25 Forum Pemerintahan di Jabar Bisa Opini WTP

Tiga daerah yang masih meraih WDP yaitu Kab. Subang, Bandung Barat dan Kota Bandung

ceramah.xyz, BANDUNG —  Sebanyak 25 Forum pemerintahan yang ada di Provinsi Jawa Barat dari 28 pemda telah mendapat opini Wajar Tanpa Dispensasi (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Termasuk LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah tujuh kali berturut-turut meraih Opini WTP dari BPK RI.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah meraih Opini WTP, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, dan Kota Banjar.

Sementara tiga kabupaten/kota yang masih meraih Opini Wajar Dengan Dispensasi (WDP), yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendorong Akselerasi kabupaten/kota supaya Bisa membuat laporan keuangannya dengan bagus. Pemprov Jabar pun mewajibkan ketiga kabupaten/kota tersebut meraih Opini WTP untuk LKPD Tahun 2018 ini.

“Kami mewajibkan kepada Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung Barat untuk Genjah menyelesaikan laporan keuangan dengan cara bagus, benar, dan wajar untuk supaya nanti tahun 2019 (LKPD 2018) Bisa mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan,” ujar Iwa di kantornya, Bandung, akhir pekan ini.

Iwa mengatakan, kalau memungkinkan dan diminta oleh ketiga kabupaten/kota, ia Bisa hadir untuk berkumpul dalam rangka untuk mendorong Akselerasi menyelesaikan berbagai persoalan. di karenakan, kalau pun memang WTP bukan Agunan tak adanya korupsi dalam LKPD. Namun, WTP merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan dilakukan dengan bagus dan benar.

“Kenapa bukan Agunan? Pertama, di karenakan pemerikasaan laporan keuangan itu sampling. Mungkin yang ter-sampling kebetulan itu ada masalah,” katanya. 

Kedua, Perkataan dia, ada hal diluar kendali kita, yaitu perizinan. Dimana di dalamnya tak ada nilai uangnya. “akan tetapi di situ juga ada unsur sulap, terkadang-terkadang. Disorientasi satunya di dua kabupaten tadi,” Perkataan Iwa.

Oleh di karenakan itu, menurut Iwa, kedua hal itu wajib sama-sama perbaiki. Di Pemprov Jabar pun akan sama-sama diperbaiki, sehingga Bisa mendapatkan WTP. “Mudah-mudahan kita pun juga tak terkena permasalahan hukum,” katanya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid mengatakan bahwa setiap organisasi/Forum/entitas yang mengelola dana publik wajib mempertangungjawabkan dana yang dikelolanya sesuai peraturan perundangan kepada masyarakat.

“Demikian pula untuk seluruh Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang mengelola dana APBD wajib mempertanggungjawabkan dana itu sesuai Anggaran legal yang mewajibkannya,” Perkataan Yuniar dalam siaran pers Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

Norma tersebut, Perkataan Yuniar, dalam prakteknya dilaksanakan melalui penyusunan laporan keuangan sesuai peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara kepada publik. Ada tiga narasumber dalam rakor penyusunan LKPD ini. 

Pertama, Mohamad Hadad (Ditjen Perbendaharaan) yang membahas “Keterkaitan Daur Anggaran dalam Upaya Mencapai WTP”. Kedua, Kepala Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa, menyampaikan materi mengenai “Permasalahan di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam mencapai WTP”. Narasumber ketiga Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwanda yang menyampaikan materi mengenai “Pencegahan Korupsi”. 

25 Forum Pemerintahan di Jabar Bisa Opini WTP

Facebook Comments
Please follow and like us:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *