Belum Berizin, Presiden tak Resmikan Kantor Gubernur NTT?

ceramah.xyz, KUPANG — Presiden Joko Widodo tak meresmikan gedung kantor gubernur Nusa Tenggara Timur dalam lawatan Rabu (28/12) di karenakan padat agenda. Namun, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Kupang Noce Nus Loa dengan cara terpisah mengatakan, kantor gubernur NTT itu belum berizin di karenakan belum didukung oleh dokumen lingkungan seperti UPL-UKL dan AMDAL.

“Ya kemarin ditunggu untuk diresmikan, namun beliau (Presiden) tak sempat datang untuk meresmikannya. Beliau mempunyai agenda yang sangat padat di NTT,” Perkataan Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Semuel Pakereng, di Kupang, Kamis (29/12).

Menurut dia, pembatalan peresmian gedung kantor berarsitektur alat musik Sasando itu semata-mata di karenakan padat acara Presiden Jokowi dalam lawatannya di provinsi berbasis kepulauan itu. “Jadi tak ada kaitannya dengan alasan lainnya,” katanya lagi.

Setelah menjalankan serangkaian kunjungan panjang untuk meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, dan di Motamasin wilayah Kabupaten Malaka, Presiden masih menjalankan peresmian kapal listrik di Bolok Kupang.
“Hal itulah yang telah menyebabkan peresmian gedung kantor gubernur dibatalkan,” katanya.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Kupang Noce Nus Loa dengan cara terpisah mengatakan, kantor gubernur NTT itu belum berizin di karenakan belum didukung oleh dokumen lingkungan seperti UPL-UKL dan AMDAL. Dia mengaku, pernah mendapatkan permohonan pembuatan IMB dari Pemerintah Provinsi NTT di 1 September 2016, namun tak Bisa diproses di karenakan tak melengkapi sejumlah syarat lain sebagai pendukung terbit IMB tersebut.

Ia mengatakan, penerbitan izin bangunan sifatnya sangat kumulatif dalam artian seluruh syarat yang mendukung terbit IMB itu wajib Absolut terpenuhi. “Namun hingga saat ini syarat pendukung itu tak juga dipenuhi pemilik bangunan dalam hal ini pemerintah provinsi, maka kami belum Bisa proses terbit izin bangunannya,” Perkataan Noce.

Hal itu sudah sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada bahwa jenis bangunan yang melebihi 5.000 meter persegi wajib disertai izin lingkungan berupa UPL-UKL dan AMDAL. Menurut Noce, sesuai prosedur yang ada, proses penerbitan IMB membutuhkan waktu 14 hari kerja, itu pun kalau seluruh persyaratan yang diperlukan sudah lengkap.

Belum Berizin, Presiden tak Resmikan Kantor Gubernur NTT?

Facebook Comments
Please follow and like us:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *