BPJPH Mengaku Bersiap Jalankan UU Agunan Produk Halal

Memang benar ada keterlambatan penerbitan PP terkait UU JPH. Namun, menurut Sukoso,  itu tak serta merta menjadikan peraturan ini kedaluwarsa.

BPJPH Mengaku Bersiap Jalankan UU Agunan Produk Halal

Ali Muhtadin/ceramah.xyz

Kepala BPJPH Prof Ir Sukoso di Peluncuran ‘UI Halal Center’ (UIHC) di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Selasa (19/12/2017).

ceramah.xyz– Badan Penyelenggara Agunan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mengaku terus mempersiapkan diri menjalankan amanah UU No 34 Tahun 2014 mengenai Agunan Produk Halal (JPH).

Saat ini,  BPJPH tengah menunggu ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanan UU 34 tahun 2014.

Kepala BPJPH Sukoso mengatakan, pembahasan PP sudah final tinggal menunggu paraf dari menteri terkait sebelum ditandatangani Presiden.

“Menag Lukman sudah membagikan paraf. Tinggal menunggu menteri lainnya dan setelah itu PP ditandatangani Presiden untuk diundangkan,” jelas Sukoso di Jakarta, lansir Kemenag, Sabtu (01/12/2018).

Dalam proses itu, Sukoso memastikan pihaknya terus bersiap. Sejumlah langkah sudah dan sedang dilakukan. Pertama, menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 mengenai Pembentukan BPJPH sebagai struktur eselon I baru di bawah Menteri Agama. Perpres ini menandai terbentuknya BPJPH sejak 2016.

Kedua, menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Berdasarkan PMA ini, BPJPH menjadi struktur baru setingkat eselon I di Kementerian Agama yang dipimpin seorang Kepala Badan. Dalam menjalankan tugas, Kepala BPJPH dibantu empat pejabat setingkat eselon II, 10 pejabat setingkat eselon III, dan 27 pejabat setingkat eselon IV.

“Seluruh perangkat struktural ini sudah terisi. Kami sudah mulai bekerja bersama sejak Oktober 2016,” jelas Sukoso.

Ketiga, saat ini BPJPH tengah memfinalkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA), sekaligus Rancangan Keputusan Menteri Agama (RPMA/RKMA) terkait Aplikasi Undang-Undang dan RPP JPH. “Semua dalam proses penyelesaian perumusan draf naskahnya, sudah hampir final,” tandasnya.

Keempat, hal lain yang menjadi target penyelesaian BPJPH dalam waktu dekat yaitu finalisasi regulasi penetapan tarif dan penyusunan daftar rincian tarif layanan BPJPH melalui mekanisme Badan Layanan Generik (BLU).

Menurut Sukoso, BPJPH telah selesai dalam penyiapan dokumen untuk menjadi Satker BLU. BPJPH dinyatakan lulus dalam uji satker BLU di Kementerian Keuangan di September 2018.

“Oleh Kementerian Keuangan, BPJPH ditargetkan di Januari 2019 sudah melaksanakan pola pengelolaan keuangan dengan cara BLU,” jelasnya.

Kelima, bersama Kementerian Eksploitasi Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Biro Ortala Kementerian Agama, BPJPH dengan cara intensif menyusun pembentukan struktur perwakilan di seluruh provinsi. Termasuk juga penyiapan sistem aplikasi dan informasi manajemen halal yang memadai dalam hal fasilitasi penyelenggaraan Agunan produk halal.

Keenam, menjalin sinergi dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Bappenas dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dalam upaya pengembangan industri halal untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

“Penyusunan dan perumusan draf MoU dan PKS dengan Kementerian/Forum juga tengah dalam proses untuk Bisa mencapai kesepakatan bersama,” tambahnya.

Sukoso menegaskan bahwa BPJPH yaitu Forum yang membagikan Agunan Copyright asasi kehidupan beragama untuk umat Islam Indonesia, utamanya terkait produk halal.

Melalui BPJPH, negara bukan menjalankan diskriminasi di produk yang tak berlabel halal, namun justru hadir dalam membagikan kepercayaan kepada publik. Ini penting, Perkataan Sukoso, di karenakan tak Anemia dari 75% barang konsumtif di Indonesia berasal dari impor.

Amandemen Pasal 65

Disinggung soal munculnya usulan amandemen terhadap Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Agunan Produk Halal (JPH) yang berbunyi “Peraturan Aplikasi Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”, Sukoso merasa itu tak wajib dilakukan. Terlebih dia optimis PP JPH akan Genjah terbit.

Guru Besar Unibraw ini melihat bahwa suatu undang-undang memang lazimnya ditindaklanjuti oleh peraturan pelaksana di bawahnya. Namun, realita hukum yang berkembang di Indonesia, tak sedikit juga undang-undang yang tak serta merta di kurun waktu Eksklusif yang ditetapkan undang-undang tersebut, langsung didukung oleh peraturan perundang-undangan lain sebagai peraturan pelaksananya.

Memang benar ada keterlambatan penerbitan PP terkait UU JPH. Namun, menurut Sukoso,  itu tak serta merta menjadikan peraturan ini kedaluwarsa.

Sebab, pengaturan jangka waktu tersebut di hakikatnya bertujuan mempercepat proses, bukan untuk membatalkan keberlakuan pasal tersebut.

selain itu, Perkataan Sukoso,  tak dikenal istilah ‘kedaluwarsa’ dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana berlakunya asas Presumptio Justae Causa. Keputusan (pengaturan) pemerintah tetap berlaku/dianggap Absah hingga dengan dicabut atau dibatalkan.

Begitupun bila dikaitkan dengan prinsip negara hukum, yaitu asas wetmatigheid van bestuur. Pemerintahan berdasarkan undang-undang masih menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Maka, prinsip tindakan hukum administrasi pemerintahan bersifat sepihak yaitu hal yang utama.

Sukoso berharap PP JPH Genjah diparaf oleh semua menteri terkait sehingga Bisa Genjah disampaikan ke Presiden.*

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

BPJPH Mengaku Bersiap Jalankan UU Agunan Produk Halal

Facebook Comments
Please follow and like us:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *