Dialog Kebangsaan: Kasus Bendera merupakan Kesalahpahaman

Ke depannya, wajib dimusyawarahkan mengenai pemaknaan bendera berkalimat tauhid.

ceramah.xyz, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Jumat (9/11) menggelar Dialog Kebangsaan dengan perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam. Dalam pertemuan itu, menurut Wiranto, telah dicapai suatu kesepakatan bahwa, insiden pembakaran bendera di Garut beberapa waktu lalu, karena kesalahpahaman.

“Kita sangat bahagia terjadi kesepakatan bahwa ini ada kesalahpahaman yang tak lagi boleh terjadi di masa ke depan nantinya,” ujar Wiranto, usai dialog di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Perwakilan ormas yang hadir dalam dialog itu yakni PBNU, MUI, PP Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Syarikat Islam, GP Ansor, Persaudaraan Alumni 212. Adapun, dari pihak pemerintah hadir pimpinan Polri, BIN, Kemenag, Kemendagri, dan Kemenkumham.

Wiranto menginginkan, supaya polemik kesalahpahaman soal bendera bertuliskan kalimat tauhid tak hingga terulang di setelah itu hari. Ia berharap umat Islam menahan diri mencegah dari tindakan yang justru memecah belah Islam.

Wiranto menyebut ada dua Etos berbeda soal pembakaran bendera di Garut. Disorientasi satu pihak ada yang menganggapnya bendera ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Adapun, pihak lain merasa bendera itu ialah bendera tauhid yang digunakan Rasulullah Muhammad SAW.

“Ada (perdebatan) sengit mengenai gimana pembakaran bendera dianggap HTI, ada yang anggap bendera tauhid. Sehingga ada Disparitas tajam soal ini,” Perkataan Wiranto.

Namun, Wiranto menegaskan, kepolisian sudah menjalankan prosedur hukum terhadap kasus pembakaran bendera. Bendera itu sendiri status hukumnya yaitu bendera HTI. Walaupun, Perkataan dia, dalam dimensi luas mengandung makna lain.

“Polisi selesaikan dengan suatu struktur hukum yang setelah itu ada proses peradilan di pembakar dan pembawa bendera,” ujarnya.

Tercatat, dua pembakar bendera dan satu pembawa bendera menjadi tersangka atas kasus itu. Guna mencegah berkepanjangannya polemik pembakaran bendera, ia mengimbau umat Muslim Bisa membedakan pemaknaan bendera berkalimat tauhid. Eksklusif di kasus di Garut, Perkataan dia mesti dilihat dari dimensi hukum.

“Saya jelaskan semua orang wajib hormat ke bendera itu. Tapi jangan campur adukan fakta hukum yang dari dua wilayah (pemaknaan),” ucapnya.

Wiranto menilai diperlukannya musyawarah lebih lanjut untuk memaknai bendera berkalimat tauhid. Menurutnya, selama ini ada dua Etos berbeda dalam memaknainya. Disparitas pemaknaan ini rawan memicu perpecahan.

Wiranto menyebut Kementerian Agama (Kemenag) yang berwenang menjalankan kajian tersebut bersama ormas Islam. Sehingga, penggunaan bendera tauhid tak lagi hanya lekat di ormas Eksklusif aja.

“Bendera tauhid akan dimusyawarahkan lebih luas Perkataan Menag (Lukman Hakim). Tata tutorial penghomatan di kalimat tauhid, dan sebagainya. Pertemuan pagi ini hasilnya fundamental, strategis. Penting untuk gerak ke depan,”

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, semua lapisan masyarakat wajib mengedepankan rahmat dalam melihat dan memahami kemajemukan yang merupakan anugerah Tuhan yang wajib dijaga dan dipelihara. Menag mengatakan, Indonesia merupakan negara agamais di mana nilai-nilai agama telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kemasyarakatan serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Saya tentu belajar dari para guru-guru saya, guru-guru kita juga di dasarnya, para orang tua kita juga yang selalu menekankan bahwa dalam melihat keragaman, dalam melihat kemajemukan Disparitas-Disparitas yang ada marilah lebih mengedepankan rahmat,” katanya dalam sambutan di acara dialog kebangsaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Jakarta, Jumat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun terus berupaya meredam gejolak nasional pascakasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di Garut beberapa waktu lalu. Disorientasi satu langkahnya dengan mengonsolidasikan berbagai ormas Islam.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Generik, Kemendagri, Soedarmo mengatakan upaya meredam gejolak dianggap penting di karenakan panasnya situasi politik nasional. apabila tak diredam, ia khawatir kasus pembakaran bendera akan terus berlanjut.

“Begitu ada persoalan wajib kita selesaikan. Jangan hingga persoalan itu menjadi besar. Ini kan masalahnya masalah tahun politik,” katanya Jumat, (9/11).

Baca juga

Bendera tauhid tak dilarang

Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-athos mengatakan pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat (ormas) Islam sepakat bahwa bendera tauhid tak dilarang di Tanah Air. Kesepakatan itu berdasarkan hasil dari dialog kebangsaan yang dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

“Hasilnya kita sepakat bahwa kita akan menjaga persatuan dan kesatuan, mengedepankan dialog dalam segala hal dan yang terpenting terkait masalah bendera tadi sudah dijelaskan, ditegaskan lagi di hadapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Agama, Sekretaris Jenderal pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU), perwakilan Banser (Barisan Ansor Serbaguna) dan ketua organisasi-organisasi masyarakat bahwasanya yang tak boleh bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) tapi yang ini  (bendera tauhid) tak pernah di larang di Indoneisa,” ujarnya usai dialog kebangsaan di Jakarta, Jumat.

Hanif mengatakan, ke depan bendera tauhid dengan warna apa pun boleh. Bendera tauhid itu tak boleh dilarang, dikucilkan apalagi dibakar, yang sudah menjadi kesepakatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia mengatakan bendera tauhid merupakan legal, tak boleh diganggu gugat, dan tak dilarang di Indonesia. “Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan ini, bendera ini wajib untuk dihormati dan dimuliakan. Dari PBNU, Banser sudah minta maaf, Insya Allah, mudah-mudahan keutuhan NKRI Bisa selalu terjaga,” ujarnya.

Hanif juga mengatakan supaya bendera tauhid tak dibentur-benturkan dengan benderah merah putih Bangsa Indonesia atas kepentingan dan maksud apapun.  “Bendera ini tak pernah dilarang dan wajib dijunjung tinggi dan jangan dibentur-benturkan dengan bendera merah putih. Kita bangga dengan bendera merah putih sebagai negara kita dan kita bangga dengan tauhid sebagai keyakinan umat Islam,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengecam orang yang menyalahgunakan atau tak menghormati bendera tauhid seperti tindakan yang memakai bendera tauhid sebagai alas duduk. “Orang yang bela tauhid wajib jadi orang yang paling pertama memuliakan tauhid. Kami selalu mengingatkan dalam acara tabligh akbar, demonstrasi dan sebagainya, kita ingatkan jangan ada tertaruh di bawah, jangan hingga yang tertulis di baju itu di bawah masuk ke kamar mandi, itu tak boleh. Jadi kalimat tauhid apapun siapapun itu yang memakainya, itu wajib untuk dimuliakan, tak boleh dihinakan, tak boleh ditaruh di bawah,” katanya.

Kegaduhan Pascapembakaran Bendera Tauhid

Dialog Kebangsaan: Kasus Bendera merupakan Kesalahpahaman

Facebook Comments
Please follow and like us:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *