Fadli Zon: Proses Pembuatan e-KTP wajib Diaudit

“bila tak, Kemendagri Bisa dianggap gagal mengamankan data kependudukan.”

Fadli Zon: Proses Pembuatan e-KTP wajib Diaudit

andi/ceramah.xyz

Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam acara Seminar 68 tahun Mosi Integral NKRI Mohamad Natsir di Aula Museum Naskah Proklamasi, Jakarta, Selasa (10/04/2018).

ceramah.xyz– Proses pembuatan KTP elektronik (e-KTP/KTP el) wajib diaudit, Perkataan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menanggapi ditemukannya kasus jual beli blanko e-KTP di situs online dan Pasar Pramuka, Jakarta.

Menurutnya, kasus ini, bersama dengan kasus 31 juta pemilih yang belum masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), Bisa membuat kredibilitas penyelenggaraan Pemilu 2019 menghadapi tantangan besar.

Perkataan dia wajib ada audit terhadap proses pembuatan e-KTP dan ekspose terbuka dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kasus ini. bila tak, Kemendagri Bisa dianggap gagal mengamankan data kependudukan.

“Apapun isu terkait e-KTP memang Bisa menjadi bola Geothermal Pemilu 2019. Sebab, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, UU No. 7/2017 mengenai Pemilihan Generik menetapkan bahwa e-KTP menjadi syarat Absah untuk pemilih. Syarat ini bagus bila administrasi kependudukan kita terjaga ketat. Namun sebagaimana Bisa kita lihat, administrasi Kemendagri cukup buruk menangani hal ini,” ujarnya lewat pernyataannya diterima redaksi, Sabtu (08/12/2018).

Baca: Elaborasi Kemendagri soal Kasus Jual Beli blanko e-KTP

Menurutnya, kasus jual beli blangko e-KTP ini bukan kasus pertama yang menunjukkan buruknya standar kerja Kemendagri terkait proses perekaman data, pendistribusian, dan kontroling pencetakan e-KTP.

di Mei lalu, misalnya, ada kasus temuan ribuan e-KTP tercecer di Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, di 18 Maret 2017, di tempat sampah bekas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, juga pernah ditemukan kasus serupa.

“Jadi, Kemendagri sepertinya tak punya prosedur ketat dan terkontrol menjaga seluruh lini terkait proses pembuatan e-KTP ini. Padahal ini potensial diselewengkan.

Di bank aja, misalnya, bila ada ATM rusak langsung digunting pihak bank di karenakan rentan disalahgunakan. Ini bagaimana Bisa blanko e-KTP keluar tanpa terdeteksi dengan cara internal? Mengingat e-KTP merupakan instrumen penting dalam penggunaan Copyright pilih, Kemendagri seharusnya tak boleh bekerja amatiran. Apalagi ‘raw material’ data pemilih kan asalnya memang dari Kemendagri,” kritiknya.

Untuk menjaga kredibilitas Pemilu 2019, Perkataan Fadli, perlunya menjaga administrasi data kependudukan dan pemilih ini. Merujuk data kependudukan di Kemendagri, saat ini dari 261 juta penduduk, yang wajib mempunyai KTP berjumlah 189 juta.

Akan ada sekitar 7 juta Heroisme berusia 17 tahun di April 2019 nanti, maka Kemendagri di Desember 2017 lalu menetapkan total DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemiluh Pemilu) untuk Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 berjumlah 196.545.636.

Baca: Jual Beli blangko e-KTP Dinilai Berbahaya terkait Pemilu

“Dari daftar itu, sejak Agustus lalu KPU (Komisi Pemilihan Generik) telah beberapa kali menetapkan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan merevisinya. di akhir September 2018, sesudah ada masukan, koreksi, dan sejenisnya, data pemilih dalam negeri ditetapkan sebanyak 185.084.629 pemilih. Sementara, jumlah TPS sebanyak 805.068. Adapun untuk pemilih luar negeri, jumlahnya ditetapkan 2.025.344 pemilih. Ini menjadi DPT Hasil Perbaikan Tahap 1,” paparnya.

Sebagai catatan, tambah Fadli, sejak Pleno KPU tanggal 5 September 2018, hingga perbaikan tahap 1 tadi, Partai Gerindra bersama dengan beberapa partai koalisi telah mengajukan penolakan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap).

“di karenakan ada sekitar 25 juta data ganda dalam DPS yang kami temukan. Ini wajib dibersihkan dulu datanya,” imbuhnya.

“Celakanya,” lanjut Wakil Ketua Generik Gerindra ini, “awal Oktober lalu Kemendagri malah membagikan catatan ada 31 juta orang yang sudah menjalankan perekaman e-KTP tapi belum masuk dalam DPT. Padahal, menurut Kemendagri, angka 31 juta yang disebut itu sudah masuk dalam DP4. Ini telah membuat proses penyusunan DPT jadi meraba-raba lagi, sehingga hingga kini kita masih belum punya DPT.”

Untuk melindungi Copyright pilih, serta menjaga kredibilitas Pemilu 2019, Fadli meminta masyarakat luas Empati pro-aktif menjalankan pengecekan data pemilih di lingkungannya. Minimal mengecek keikutsertaannya sendiri sebagai pemilih. Jangan hingga Perkataan dia administrasi kependudukan yang buruk dan tak terkontrol melahirkan potensi penyelewengan. Masih ada waktu hingga pekan depan menjalankan perbaikan DPT.

“Mari kita kawal proses koreksi DPT ini. Jangan hingga demokrasi dan suara rakyat dinodai oleh DPT siluman. Itu sebabnya setiap proses pelanggaran administrasi kependudukan, termasuk jual beli blangko e-KTP, wajib diusut dan dihukum berat. Dan Kemendagri wajib siap diaudit, supaya kasus ini jadi transparan dan tak terulang kembali,” pungkasnya.*

Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Fadli Zon: Proses Pembuatan e-KTP wajib Diaudit

Facebook Comments
Please follow and like us:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *