Posisi Wagub DKI Jakarta wajib Terisi Secepatnya

 

SUDAH lebih dari empat bulan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak ditinggalkan Sandiaga S. Uno menjadi calon wakil presiden RI. Kesepakatan politik sudah dicapai oleh Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai pengusung yang memenangkan pemilihan kepala daerah di tahun 2017 lalu. Tetiba, muncul berita bahwa Gubernur DKI Jakarta konon mengusulkan pengisian jabatan Wagub dilakukan usai pemilihan presiden, April nanti.

Pengamat kebijakan pubik Sapto Waluyo melihat isu itu sangat menyesatkan. “di karenakan Gubernur Anies Baswedan tak pernah mengirim surat ke Mendagri terkait pengisian jabatan Wagub. Pihak Kemendagri juga menyatakan tak mendapat informasi tersebut, sebab menyerahkan sepenuhnya proses politik kepada Gubernur dan DPRD Provinsi DKI Jakarta,” ujar Sapto selaku Direktur Center for Indonesian Reform (CIR) kepada ceramah.xyz.

BACA JUGA: PKS Ajukan 2 Nama Ini untuk Wagub DKI Jakarta

Upaya untuk memperlambat pengisian jabatan Wagub DKI akan berdampak luas, tak hanya mempengaruhi koalisi PKS dan Gerindra di Ibukota Jakarta, melainkan juga konstelasi politik nasional menjelang pilpres. selain itu, Sapto menekankan, kekosongan jabatan Wagub cukup lama Bisa membuat kinerja Pemprov DKI Jakarta Anemia optimal.

“Wagub DKI Jakarta saat dijabat Sandiaga memegang peran penting untuk beberapa isu prioritas, tak hanya bersifat seremonial,” Sapto menegaskan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menyatakan, tugas wakil gubernur ada yang berkaitan dengan hal-hal Eksklusif, seperti memimpin tim anti narkotika di daerah, menindaklanjuti laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), serta mengawasi kinerja pemerintah daerah. Pasal 66, menugaskan wakil gubernur untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah.

di masa Sandiaga, Wagub memimpin tim yang mengawasi realisasi APBD oleh perangkat daerah dan mengawal ketat proses pelaporan kinerja. Hasilnya, untuk pertama kali sejak empat tahun lalu, laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta dinilai Wajar Tanpa Dispensasi (WTP) oleh BPK tahun lalu. Selain itu, Sandiaga juga mendapat tugas untuk mendorong peluang sektor-sektor pertumbuhan ekonomi baru, seperti ekonomi kreatif dan pariwisata halal. Bahkan, Wagub Sandi sudah menjalankan studi banding dan menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa Forum mancanegara.

Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubeidillah Badrun, prosedur pergantian Wagub DKI mengikuti UU Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada, bahwa wakil gubernur yang mundur memang Bisa digantikan orang lain melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi. Usulannya sendiri datang dari partai politik ataupun gabungan partai politik pengusung. “di karenakan PKS dan Gerindra sudah sepakat, maka prosesnya lebih mudah,” ujar Ubeidillah yang diminta sebagai Disorientasi satu Ahli untuk menjalankan uji kelayakan dan kepatutan calon Wagub. Ahli lain yang akan menguji merupakan Eko Prasojo (Guru Besar FIA UI Dan mantan Wakil Menpan) dan Siti Zuhro (Ahli Peneliti Utama LIPI).

BACA JUGA: Nama Syaikhu Kian Menguat jadi Wagub DKI Jakarta

PKS sudah mengajukan tiga orang tokoh yang diakui kompetensinya, yakni Ahmad Syaikhu (mantan calon Wagub Jabar dan Wakil Walikota Bekasi), Agung Yulianto (Sekretaris Generik DPW PKS Jakarta yang dikenal sebagai pengusaha) dan Abdullah Suhaimi (Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta). “Kami akan mulai rapat pekan depan,” jelas Ubeidillah yang berharap proses tuntas bulan Januari. Tak wajib menunggu pilpres.

Pemprov DKI Jakarta butuh orang yang disiplin, berdedikasi, dan mampu mengontrol kerja birokrasi sebagai Wagub. Tokoh itu akan membantu Gubernur DKI Jakarta mengawasi birokrasi dan mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan, supaya pelayanan publik tak terganggu. []

Posisi Wagub DKI Jakarta wajib Terisi Secepatnya

Facebook Comments
Please follow and like us:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *